MERAGUKAN CALON PRESIDEN DARI PARTAI DEMOKRAT

Oleh: Sugiman

Sebagai satu partai oposisi, Demokrat diberitakan telah memiliki 10 kandidat atau calon presiden pada pemilu 2014 mendatang. Salah satu nama yang disebut-sebut dalam pemberitaannya adalah Ibu Negara Ani Yudhoyono, yang tidak lain adalah istri dari presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang. Sejauh ini pemberitaan ini tidak ada masalah dan sah-sah saja.

Bahkan Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Andi Nurpati melalui pesan singkat, Selasa (15/5/2012) menilai bahwa Ani Yudhoyono, yang juga adalah istri dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sangat layak dan berpeluang besar untuk diusulkan menjadi calon presiden dari Partai Demokrat di Pemilu 2014. “Bu Ani adalah politikus yang tangguh. Peluang beliau terbuka untuk dicalonkan. Nama beliau sangat populer di masyarakat," kata Nurpati (15/5/ 2012).

Dengan kata lain, pencalonan di atas memperlihatkan bahwa mereka masih memiliki beban moral dan tanggung jawab secara politik maupun ekonomi atas maju mundurnya Negara Indonesia. Semangat membangun Indonesia sebagai Negara yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkeprikemanusiaan, mandiri, sejahtera, aman dan nyaman bagi rakyatnya. Dalam hal ini harus diapriasi visi dan misi mereka sebagai salah satu partai besar di Indonesia. Tetapi citra dan nama baik dari partai Demokrat itu sendiri sedang berada di ambang kehancuran.

Maraknya kasus korupsi yang melibatkan beberapa kader partai Demokrat dan termasuk ketua umum partai Demokrat itu sendiri, yaitu Anas Urbaningrum telah menyebabkan partai ini terpuruk. Bahkan hasil surve memperlihartkan bahwa kepercayaan rakyat Indonesia terhadap elektabilitas akan eksistensi dari partai Demokrat mengalami penurunan yang sangat drastis. Betapa tidak? Salah satu masalah yang menyebabkan hal itu adalah kasus Hambalang. Dengan kata lain, masyarakat seolah melihat bahwa kasus Hambalang adalah kasus Dekokrat yang telah meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain itu, pernayaan Anas Urbaningrum selaku ketua Partai Demokrat terkesan tidak meremehkan masalah Hambalang. Misalnya, saat menanggapi pernyataan M. Nazarudin bahwa Anas otak dari Hambalang, tetapi dengan santai beliau mengatakan “saya tidak tahu apa dan bagaimana kasus Hambalang”, selanjutnya “gantung saya di Monas jika terlibat kasus Hambalang”, dan “polemik Hambalang biarkan yang berpolemik”. Karena itu adalah wajar jika sebagian besar masyararakat Indonesia memandang rendah dan remeh akan calon Presiden dari Partai Dekokrat. Saya kira hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi setiap partai politik yang lainnya. Sebab jika tidak, lambat laun bangsa Indonesia akan semakin terpuruk dan kepercayaan rakyat kepada setiap orang yang akan menjadi pemimpin pasti menjadi dingin dan sirna.

Rakyat Indonesia tidak membutuhkan kata-kata gombal seperti seseorang yang sedang merayu kekasihnya, tetapi mereka (rakyat) membutuhkan bukti nyata, yaitu kesetiaan atau pengabdian, tanggung jawab moral, sosial politik dan sosial ekonomi yang konsisten. Memang umumnya para calon pemimpin di Indonesia sering mengobral kata-kata yang berisi janji-janji belaka. Tetapi harus diingat, bahwa kata-kata akan kehilangan makna, wibawa, kuasa atau otoritas jika aksi atau perbuatan nyata diabaikan. Seperti pepatah orang bijak yang mengatakan, “seribu pengajaran adalah kesia-siaan jika tidak disertai dengan tindakan atau teladan yang dapat diikuti dan diwariskan kepada semua orang”. Pernyataan ini mengingatkan bahwa pentingnya singkronisasi atau keseimbangan antara kata-kata dan perbuatan dan itulah yang disebut integritas. Saya kira inilah hal yang sering diabaikan oleh sebagian besar pemimpin di Indonesia.

Itulah sebabnya negara Indonesia mengalami krisis kepemimpinan dan krisis kepercayaan dari masyarakat. Semua itu disebabkan oleh rendahnya rasa, cinta dan pengabdian setiap pemimpin di Indonesia. Untuk itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil langkah besar, seorang pengagas yang tegas, dan pemimpin yang berintegritas serta pemimpin yang rela melayani. Dengan demikian bangsa Indonesia setahap demi setahap akan bangkit dari keterpurukannya yang selama ini telah merendahkan dan melecehkan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia.

DUNIA POLITIK TAK UBAHNYA DENGAN DUNIA BINATANG BUAS

Oleh: Sugiman

Pada dasarnya politik memiliki makna dan tujuan yang sangat positif, yakni sebagai alat perjuangan untuk mendapat kedudukan dan kekuasaan, dalam membangun masyarakat, agar setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Artinya, politik tidak membeda-bedakan golongan (untuk semua golongan). Namun sangat disayangkan, bahwa realita memperlihatkan justru sebaliknya, yaitu istilah politik sering disalahgunakan oleh golongan atau pribadi terentu sebagai alat untuk menakut-nakuti sebagian warga masyarakat, sehingga mereka kehilangan hati nurani yang jernih. Akibatnya, setiap orang yang bersangkutan tidak lagi dapat mengambil keputusan sendiri untuk memilih sesuai hati nurani karena adanya tekanan, ketakutan dan bahkan paksaan dari oknum atau kelompok tertentu untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nurani. Bahkan yang lebih parah lagi, suara hati nurani terpaksa dihianati karena sejumlah uang dan janji-janji palsu dari para politikus.

Maraknya praktik korupsi, ketidakadilan, kekerasan, penindasanm, diskriminasi, terhadap kelompok yang lemah dan minoritas membuktikan bahwa dunia politik tak ubahnya dengan dunia binatang buas. Dalam konteks itulah Iwan Fals dengan lantang mengatakan dalam sebuah syair lagunya yang berjudul “Asik Ngga Asik”, bahwa dunia politik adalah dunia binatang, dunia hura-hura para binatang dan dunia pesta-pora para binatang. Tiga kali kata “binatang” diulang menunjukan betapa dunia politik di Indonesia sudah sangat memuakan.

Dunia politik seakan tidak ada bedanya dengan panggung sandiwara yang hanya memuaskan sesaat, setelah itu pulang toh ceritanya sudah berakhir. Para pemimpin politik sebagai dalang yang bersembunyi di balik layar dan rakyat sering dijadikan sebagai penonton yang seolah-olah tidak tahu apa-apa atau buta terhadap dunia politik. Itulah sebabnya politik sering disalahgunakan, didramatisir, diperkosa, dimanfaatkan demi kepentingan pihak-pihak tertentu atau individu tertentu dan kepentingan pribadi, yang tidak mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga tidak heran politik hanya dinikmati oleh para penguasa dan mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Kisah kisruh politik yang tidak sehat, yang tak ada bedanya dengan dunia binatang buas telah menyebabkan otonomi daerah tidak berjalan sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, otonomi daerah dinilai belum efektif untuk pembangunan di Indonesia, terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Salah contoh yang sangat nyata adalah di daerah saya di Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, tenaga listrik dan jalan raya yang beraspal adalah pemberian dari pemerintah Malaysia. Seharusnya pemerintah Indonesia punya nyali dan malu dengan pemerintah Malaysia. Sejenak saya berpikir, mengapa orang lain lebih prihatin, peduli dan empati dari pada orangtua sendiri? Jika hal ini tetap dibiarkan, maka bukan tidak mungkin masyarakat setempat pindah negara, yaitu menjadi warga negara Malaysia.

Maraknya praktik korupsi di Indonesia telah meruntuhkan nilai-nilai kemausiaan masyarakat Indonesia itu sendiri. Betapa tidak? Seharusnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan sebesar adalah 60%, tetapi nyatanya hanya 40% yang dialokasoikan, sehingga ini menimbulkan kesenjangan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. Itulah sebabnya daerah yang tertinggal semakin tertinggal dan tidak bisa menyerapnya. Daerah tertinggal kerap diabaikan dan tidak dijadikannya sebagai fokus pembangunan, sehingga banyak sektor yang tidak memperhatikan daerah tertinggal, karena kesalahan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Masalah lain adalah lahirnya raja-raja kecil yang sangat kuat di provisni-provinsi, di kabupaten-kabupaten, di kota-kota, dan di kecamatan-kecamatan. Akibatnya KKN semakin bertumbuh dan berkembang luar biasa, sehingga rakyat semakin menderita. Tidak hanya itu, munculnya PERDA-PERDA yang bertentangan dengan peraturan pusat, seperti PERDA syariat Islam di berbagai daerah, dan ini pun menyebabkan perpecahan bangsa karena ada yang setuju dan yang tidak setuju.

Yang setuju, terutama dari kelompok Islam politik (elite politik) menganggap bahwa PERDA tersebut bisa menjadi media sosial untuk memberantas berbagai penyakit masyarakat seperti kemiskinan, perjudian yang umumnya dilakukan oleh masyarakat kecil dengan alasan untuk memperbaiki moral bangsa. Sedangkan yang tidak setuju beranggapan bahwa PERDA tersebut bertentangan dengan Pancasila dan substansi perundang-undangan di atasnya.

Dengan kata lain, kehadiran PERDA syariat Islam tidak bisa menjawab persoalan substansial bangsa yang ada, yaitu seperti: kemiskinan, kekerasan, kerusakan lingkungan, penjahat HAM, ketidakadilan sosial, dan praktik korupsi yang semakin merajalela. Salah satu akibatnya adalah agama sering dijadikan mesin politik oleh pihak-pihak tertentu untuk mendongkrak popularitas dan jabatannya serta mereka yang memiliki kedekatan politik dengan para tokoh organisasi pendukung syariat Islam.

Seharusnya Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang menerapkan syariat Islam secara ortodoks seperti Afganistan, Somalia dan Sudan, yang sekaligus juga bisa menjadi bukti bahwa syariat Islam tidak diperlukan di Indonesia. Karena justru yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu rendahnya tingkat ekonomi, kesejahteraan dan prestasi iptek rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan China, Vietnam, Bolivia, Prancis dan Libia yang menjalankan sistem sosialis-Islam ternyata lebih maju dan berkembang.

Demikian juga Malaysia yang menjalankan asas Islam yang moderat pertumbuhan ekonominya jauh lebih maju dari Indonesia. Ini adalah bukti bahwa syariat Islam tidak mempu menjawab realitas, seperti menghukum mati para koruptor kelas kakap, pelaku illegal logging dan penjahat HAM. Bahkan tidak jarang dan harus diakui secara jujur bahwa kerusuhan-kerusuhan yang sering terjadi karena dipicu oleh sentimen agama yang erat kaitannya dengan PERDA. Peraturan Pusat dan PERDA harusnya didasarkan pada Pancasila dan bukan agama. Karena Pancasila telah menjadi ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang universal. Pancasila telah menjamin terjadinya pluralisme di bawah naungan Bhineka Tunggal Ika, dan tidak ada falsafah yang lebih baik dari Pancasila.

Hakikatnya pluralisme dan modernisme adalah sebuh realita yang harus diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian tidak ada lagi “ini wilayah Kristen dan ini wilayah Islam”. Karena prinsip pluralisme jelas mengandaikan adanya kesetaraan antar pemeluk agama di hadapan Tuhan Sang Pencipta, dan bukan sebaliknya seperti para demonstrasi yang sering melakukan tindakan-tindakan anarkis, perusakan dan kekerasan atas nama agama. Sungguh menyedihkan bila melihat negara Indonesia dijadikan sebagai tempat persembunyian dan berkumpulnya para perampok, penipu, para penjilat, dan para binatang. Tetapi inilah realita yang ada di negara Indonesia. Seharusnya ini menjadi pelajaran untuk mengubah cara berpolitik di Indonesia dengan cara-cara yang manusiawi dan bukan cara kebinatangan seperti yang sering diperlihatkan di berbagai media maupun yang ada di lapangan langsung.

Republik Indonesia adalah negara yang terkenal sebagai negara beragama tetapi praktik korupsi jalan terus. Kekerasan atas nama agama seolah-olah menjadi pilihan yang membanggakan dan melaksanakan kehendak ilahi. Dengan bengis mereka bertindak dan membiarkan kejahatan itu terjadi. Mereka menutup kedua telinga atas teriakan orang-orang yang lapar dan minta tolong, dan menutup kedua mata atas orang-orang yang menderita, sering diperlakukan tidak adil, ditindas dan didiskriminasi oleh kelompok tertentu demi kepentingan politik binatang dan tidak berkeprikemanusiaan. Sungguh, tidak ada yang dapat dibanggakan dari kisah kisruh dunia politik yang ada di negara Indonesia. Tetapi semoga di kemudian hari mereka menyadari dan berperan sebagai mana mestinya seorang pemimpin yang manusiawi. Itulah harapan banyak orang, terutama mereka yang lemah, bahkan tidak jarang mereka memanjatkan doa-doa mereka kepada Sang Khalik supaya para pemimpin tidak memerintah dengan cara-cara binatang buas.

BAGAIKAN ORANG TUA YANG BERSEMBUNYI DI BELAKANG ANAK

Oleh: Sugiman

Peranan orangtua dalam keluarga adalah sangat penting, karena bagaimana pun orangtua harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan anak-anaknya. Mulai dari kebutuhan jasmani hingga pada kebutuhan rohani. Bahkan ketika sang anak sudah dewasa, hidup terpisah dari kedua orang tuanya, mereka pun tidak serta merta melepaskan anak-anaknya dari tanggung jawabnya. Misalnya, orangtua harus tetap menjadi teladan, panutan atau jalan yang patut diikuti oleh sang anak. Artinya, orangtua tidak hanya memberikan didikan semata terhadap anak-anaknya, tetapi juga harus senantiasa mampu memberikan benih-benih keteladanan dan nilai-nilai mulia kepada mereka. Dengan demikian mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak mereka, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan.

Semoga Anda sepakat dan sependapat dengan kalimat saya di atas. Seandainya tidak sepakat juga tidak ada hukuman apa-apa kok, dan jika Anda sepakat juga tidak ada hadiah, kecuali mendapatkan inspirasi dari tulisan ini. Apa yang saya katakan mengenai peranan orangtua di atas adalah sesuatu wajar dan memenag seharusnya demikian. Tetapi akan menjadi sangat tidak wajar jika orangtua yang berlindung di belakang anak-anaknya, kecuali jika ia sudah menjadi tua dan tidak berdaya. Tetapi yang mau saya katakan di sini adalah, begitulah gambaran yang cocok untuk sebagian besar para pemimpin dan politikus kita di negara Indonesia saat ini. Mereka tak ubahnya dengan orangtua yang selalu berlindung dan bersembunyi di belakang anak-anaknya (rakyat). Tidak hanya itu, mereka juga melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak mendatangkan kesejahteraan, kebaikan, kemakmuran, keadilan, kedamaian bagi rakmyat. Tetapi sebaliknya, mereka suka bertindak semaunya, mengorbankan rakyat demi kepentingan kelompok (partai) maupun untuk kepentingan pribadi.

Segala tindakan mereka yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan berbagai krisis. Beberapa di antaranya adalah, krisis keadilan, krisis kepemimpinan, krisis kesejahteraan, krisis kedamaian, krisis kepercayaan dan seterusnya. Betapa tidak? Kasus ketidakadilan, kasus korupsi, kekerasan, pemerasan, eksploitasi dan sejenisnya bertumbuh subur di negara Republik Indonesia. Sungguh menyedihkan bagi mereka yang masih melihat orang lain sebagai sesamanya, yang masih melihat nilai-nilai manusia seutuhnya, dan masih menempatkan manusia lain sesuai harkat dan martabat, yaitu sebagai mana Tuhan telah menempatkan manusia pada mulanya.

Manusia diciptakan tidak lain adalah untuk saling memperhatikan, melengkapi, mengasihi, menolong, menghidupi, dan saling memperjuangkan seorang terhadap yang lain. Bukan untuk sebaliknya, yaitu saling memeras, mendiskriminasi, menyakiti, mengintimidasi, bertindak tidak adil, anarkis oleh beberapa aparat, dan apalagi meniadakan nyawa manusia. Bukankah hal yang sama juga telah dilakukan oleh sebagian besar para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Seharusnya kata “Rakyat” di atas diganti dengan “Rekayasa”! Mengapa? Karena mereka sangat lihai dan hebat merekayasa fakta-fakta dan kebenaran, yang menyangkut hak rakyat. Itulah sebabnya, selagi masih ada kata “Rakyat”, maka mereka akan terus-menerus mengatasnamakan rakyat dalam melakukan hal-hal tertentu yang sebenarnya bukan untuk rakyat. Apa buktinya? Lihat saya kasus korupsi bertumbuh dengan subur dan mereka lakukan berulang untuk kepentingan pribadi atau keluarganya! Semua itu uang rakyat, untuk rakyat, tetapi nyatanya semua itu sangat jauh dari rakyat. Mereka tetah digaji oleh rakyat, tetapi tetap saja mencuri harta tabungan rakyat. Apakah mereka masih manusia? Silahkan jawab sendiri!

Sungguh sangat menyedihkan melihat keadaan bangsa Republik Indonesia yang semakin hari semakin terpuruk. Kekerasan, kelaparan, pengangguran, pemerkosaan, korupsi dan bentuk kejahatan lainnya telah merambat ke segala sudut rumah tangga negara Republik Indonesia, merusak dan meracuni kehidupan keluarga yang harmonis, dan menjadikannya sebagai sarang para perampok, koruptor, pembunuh atau penyamun. Negara seharusnya menjadi tempat yang teduh, aman, nyaman, tentram, damai dan harmonis bagi semua rakyat yang adalah tak ubahnya sebagai anak-anaknya. Sedangkan para pemimpin adalah sebagai orangtua yang seharusnya berfungsi sebagai pembela, pelindung kedua setelah Yang Maha Kuasa. Mereka tidak sadar bahwa tugas mereka tidak hanya sebagai wakil rakyat, tetapi juga wakil dari Tuhan, yang dimandatkan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka telah menyiksa rakyat, tetapi serentak dengan itu mereka telah mengabaikan mandat dari-Nya. Segala bentuk kejahatan yang terjadi di negara Republik Indonesia menggambarkan betapa rendahnya moral para pemimpin kita. Betapa tidak? Mereka sebagai kepala rumah tanggal negara Republik Indonesia yang seharusnya bertanggung jawab penuh atas rakyatnya, dan bukan malah bersembunyi atau berlindung di belakang rakyatnya.

Jasa para pahlawan telah terlupakan, sayap garuda telah mereka patahkan, semangat Pancasila telah mereka padamkan dan Sang Merah Putih telah mereka nodai. Sebaliknya, jiwa komunisme dan penjajah mereka pelihara dan lindungi. Itulah sebabnya, negara Republik Indonesia telah menjadi tempat persembunyian para perampok, penodong, koruptor dan penyamun. Sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, seharusnya mereka menjadi teladan, contoh, panutan, dan jalan yang membawa para bawahannya menemukan kemahakuasaan Tuhan di setiap sudut dunia Indonesia. Mereka seharusnya menjadi matahari bagi rakyat pada siang hari dan menjadi sebatang lilin pada malam hari. Jika kita perhatikan lilin baik-baik, maka kita akan menemukan sebuah pengorbanan yang sangat besar padanya. Sebatang lilin tidak hanya rela memberikan cahaya atau terangnya bagi penggunanya, tetapi ia juga rela mengorbankan tubuhnya meleleh habis terbakar hanya untuk sebuah tujuan, yaitu menerangi, dan itulah pemimpin yang melayani. Para pemimpin juga seharunya menjadi terang dan cahaya bagi bawahan dan rakyatnya, dan bukan sebaliknya. Saya kira itulah harapan semua orang ketika memeilih seorang pemimpin. Tetapi sayang! Semuanya itu jauh dari mereka. Mereka lupa, bahwa mereka adalah wakil rakyat dan wakil para perampok, pencuri atau penyamun.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya! Salam